Oleh: Dzikri Abazis Subekti, S.H., M.H.
Dalam hiruk pikuk demokrasi yang kita jalani hari ini, benturan antara masyarakat dan aparat kepolisian kembali menjadi tontonan tragis. Jalan-jalan penuh dengan demonstrasi, teriakan menggema di udara, dan sayangnya, tidak jarang berujung pada luka bahkan korban jiwa. Sekilas, masyarakat dan polisi ditempatkan pada posisi yang berlawanan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, sesungguhnya keduanya berada di perahu yang sama: sama-sama korban dari pengelolaan negara yang ugal-ugalan.
Masyarakat turun ke jalan bukan semata-mata karena hobi berdemo, melainkan akibat kekecewaan dan rasa frustasi atas kebijakan negara yang tidak berpihak. Sementara polisi, dengan segala atribut kekuasaan yang melekat, sesungguhnya hanyalah alat negara yang diperintahkan untuk mengamankan kebijakan tersebut betapapun keliru kebijakan itu di mata publik. Di sinilah letak ironi: rakyat yang menuntut keadilan dan aparat yang menjaga ketertiban dipaksa berhadapan, padahal keduanya sama-sama dikhianati oleh elite politik yang nyaman dengan kursi empuk dan fasilitas mewahnya.
Sebagai akademisi hukum, saya melihat akar persoalan ini bukan semata pada masyarakat atau polisi, melainkan pada penguasa dan lembaga legislatif yang lalai menjalankan fungsi dasar demokrasi: menghadirkan keadilan sosial, melindungi hak rakyat, dan mengelola negara dengan akal sehat. Alih-alih menjadi ruang partisipasi, demokrasi hari ini justru berubah menjadi panggung oligarki di mana kepentingan rakyat dan aparat dipertaruhkan demi kepentingan segelintir elite.
Oleh karena itu, masyarakat dan polisi tidak seharusnya terus-menerus dibiarkan berhadap-hadapan. Yang perlu disorot dan dimintai pertanggungjawaban adalah para penguasa yang mengendarai demokrasi secara serampangan. Saatnya publik menyadari bahwa musuh bersama bukanlah sesama anak bangsa, melainkan tata kelola negara yang rusak.
Jika masyarakat dan polisi sama-sama memahami posisi ini, maka akan muncul solidaritas baru yang lebih sehat: bukan saling memukul di jalanan, melainkan bersatu untuk menagih janji keadilan dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
KOIN NU PURWAKARTA
Scan QR Code di bawah atau klik tombol "Donasi Sekarang" untuk memberikan Koin NU via DANA.
Donasi Sekarang
Terima kasih atas dukungan Anda!
Disclaimer: Koin NU ini dikelola oleh PCNU Purwakarta.
