Menu

Mode Gelap

Politik 8 Sep 2025 12:31 WIB

LBH NU Purwakarta: Label ‘Purwakarta Istimewa’ Harus Dibuktikan dengan Tata Kelola yang Maslahat

Ade Nurdin, SH, Ketua LPBH NU Kabupaten Purwakarta. Perbesar

Ade Nurdin, SH, Ketua LPBH NU Kabupaten Purwakarta.

nupurwakarta.or.id – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU) PCNU Kabupaten Purwakarta, Ade Nurdin, menyoroti klaim “Purwakarta Istimewa” yang sejak lama digaungkan, mulai dari rezim Dedi Mulyadi hingga Bupati Saepul Bahri Binzein.

Menurutnya, dalam pandangan NU, istilah istimewa tidak sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang maslahat, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Pertanyaan mendasar, istimewa dalam hal apa? Saya belum melihat keistimewaan itu terwujud. Klaim seperti ini tidak bisa sepihak, harus lahir dari kesepakatan bersama masyarakat dan ditopang dengan kebijakan nyata,” ujar Ade, Sabtu (6/9/2025) malam.

Ia menegaskan, suatu daerah baru layak disebut istimewa bila memiliki visi dan misi kolektif yang tertuang dalam regulasi dan diterima semua pihak. “Harus jelas apa yang ingin dicapai—apakah istimewa dalam pendidikan, ekonomi umat, pariwisata, atau aspek lain. Semua harus dirumuskan bersama dan dituangkan dalam aturan yang mengikat,” tegasnya.

Baca Juga  Mendekati Pilkada Serentak 2024, Begini Saran Imam Syafi'i dalam Menentukan Pilihan Politik

Ade juga menilai ketidakjelasan arah pembangunan Purwakarta saat ini berakibat pada lemahnya fungsi pengawasan legislatif. “Dewan akan sulit bersikap kritis bila tidak ada target yang jelas. Tanpa visi yang tegas, pengawasan menjadi kehilangan pijakan,” tambahnya.

Bagi NU, jelas Ade, prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama harus menjadi dasar dalam membangun daerah. Ia mendorong agar eksekutif dan legislatif duduk bersama merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  ISNU Purwakarta Siap Gelar Konfercab ke III

“Kalau visi-misi pemda tidak jelas, apa yang mau diawasi? Prinsipnya, arah pembangunan harus menjadi konsensus bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elit,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ade mengingatkan bahwa mengelola daerah bukanlah semata urusan politik, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Negara atau daerah ini bukan warisan yang harus dibagi secara faraid, tetapi titipan yang harus dipelihara dengan baik demi kemaslahatan generasi berikutnya,” tandasnya.

 

KOIN NU PURWAKARTA

Scan QR Code di bawah atau klik tombol "Donasi Sekarang" untuk memberikan Koin NU via DANA.

QR Code Koin NU via DANA
Donasi Sekarang

Terima kasih atas dukungan Anda!

Disclaimer: Koin NU ini dikelola oleh PCNU Purwakarta.

Artikel ini telah dibaca 26 kali
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Gus Yahya: NU Siap Ingatkan Presiden Prabowo agar Konsisten dengan Janji Politiknya

2 September 2025 - 08:35 WIB

Ngirim Anak SMP ke Barak TNI, PMII Purwakarta Semprot Om Zein: Ini Bukan Film Militer, Pak Bupati!

2 Mei 2025 - 17:35 WIB

Soal Pilkada 2024, Ketua PCNU Purwakarta: Tidak Perlu Takut Berbeda Pilihan, yang Penting Bersatu

29 Oktober 2024 - 08:31 WIB

Mendekati Pilkada Serentak 2024, Begini Saran Imam Syafi’i dalam Menentukan Pilihan Politik

5 Oktober 2024 - 17:04 WIB

Mendekati Pilkada Serentak 2024, Begini Saran Imam Syafi'i dalam Menentukan Pilihan Politik

Ketua Forum Pemberdayaan Pesantren dan Ummat (FPPU) Kabupaten Purwakarta Tegaskan Pentingnya Pilkada Damai, Tolak Narasi Provokatif

28 September 2024 - 12:57 WIB

Ditengah Perhelatan Pilkada Purwakarta 2024, PCNU Harapkan Ini

15 September 2024 - 17:09 WIB

Trending di Politik
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x